JATIM ZONE – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Dulsiam, menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan antara kawasan daratan dan kepulauan masih menjadi masalah yang belum tuntas ditangani.
Masyarakat kepulauan kerap mengeluhkan minimnya infrastruktur, akses kesehatan, serta fasilitas pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Dulsiam dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) RKPD Sumenep 2027 yang digelar di Pendopo Keraton pada Senin, 29 Maret 2026 lalu. Ia mengutarakan kembali sorotannya kepada wartawan pada Selasa, 07 April 2026.
Menurut Dulsiam, perbedaan taraf pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih sangat terasa. “Sampai saat ini, yang kami rasakan masih ada kesenjangan pembangunan antara daratan dan Kepulauan,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat yang berasal dari daerah kepulauan, Dulsiam mengaku turut merasakan langsung dampak dari kesenjangan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Sumenep tidak hanya meliputi wilayah daratan, tetapi juga memiliki ratusan pulau yang wajib mendapat perhatian yang sama.
“Dan itu masih ada kesenjangan. Saya sebagai Pimpinan DPRD dari Kepulauan, merasakan bagaimana ketimpangan itu terjadi,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah pulau mencapai 126 buah di wilayah Sumenep, seharusnya pemerataan pembangunan menjadi fokus utama pemerintah daerah. Dulsiam menilai setiap warga berhak mendapatkan layanan dan pembangunan yang layak tanpa terkecuali.
Dulsiam juga menilai bahwa forum Musrenbangkab adalah momen penting untuk menyamakan rencana pembangunan dengan kebutuhan rill masyarakat, terutama warga kepulauan yang kerap terbelakang.
“Ini bisa menjadi perhatian serius khususnya di forum Musrenbangkab karena masyarakat di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap agar aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut tidak sekadar dicatat, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah ke depan.
“Musrenbangkab sendiri menjadi ruang penting untuk menyatukan arah pembangunan dengan suara masyarakat, sehingga hasilnya dapat menjadi pijakan kuat dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan merata di tahun-tahun mendatang.” pungkasnya.
