JATIM ZONE – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mencatat sebanyak 208 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang masuk dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Ratusan usulan tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Kepala Bappeda Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, mengatakan seluruh usulan pokir tersebut masih menjadi bahan pertimbangan awal dan belum ditetapkan sebagai program pembangunan.
Menurut Arif, setiap usulan harus melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kelayakan serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
“Selain melalui Musrenbang, masyarakat juga dapat menyalurkan aspirasi melalui anggota DPRD dari masing-masing dapil,” ujar Arif.
Ia menjelaskan, pokir DPRD menjadi salah satu kanal dalam penyampaian kebutuhan masyarakat kepada pemerintah daerah. Aspirasi yang dihimpun anggota legislatif diharapkan dapat menggambarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan.
Namun, dalam proses penyusunan RKPD 2027, Bappeda tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta visi dan misi kepala daerah.
Karena itu, setiap usulan yang masuk harus disinkronkan dengan target, sasaran, serta prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep.
“Kami melakukan verifikasi untuk memastikan usulan tersebut selaras dengan visi dan misi Bupati Sumenep,” tegas Arif.
Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan dalam memformulasikan rancangan program pembangunan daerah untuk 2027.
Selain pokir DPRD, Bappeda juga mengintegrasikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme perencanaan pembangunan lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program yang dirumuskan tidak hanya sesuai dengan dokumen perencanaan dan arah kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Saat ini, Bappeda Sumenep masih melakukan finalisasi rancangan RKPD 2027 dengan memadukan berbagai usulan, data perencanaan, serta arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
