JATIM ZONE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029.
Dokumen tersebut disiapkan sebagai acuan untuk memperkuat ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta memastikan akses terhadap pangan bergizi dapat dirasakan masyarakat secara merata, termasuk warga di wilayah kepulauan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dalam menjaga produksi pangan dan kelancaran distribusinya.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu instansi saja. Ini memerlukan kerja bersama, terutama di sektor pangan dan distribusinya,” ujar Arif.
Menurutnya, komoditas pangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan inflasi. Karena itu, penguatan produksi lokal dan distribusi pangan menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah daerah.
Kondisi geografis Sumenep yang memiliki banyak wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Jarak antarpulau dan biaya distribusi berpotensi memengaruhi harga komoditas ketika sampai ke tangan konsumen. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RAD-PG.
Arif menjelaskan, RAD-PG diharapkan menjadi acuan bagi berbagai sektor agar program pangan dan gizi dapat berjalan secara terpadu.
“Bappeda mendorong sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Kesehatan,” katanya.
Sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan program pemenuhan pangan bergizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah kepulauan.
Selain menjaga pasokan pangan, Pemkab Sumenep juga mendorong peningkatan produksi dari dalam daerah. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi tekanan biaya distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
Menurut Arif, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi dengan harga terjangkau.
Di sisi lain, Bappeda mengaitkan penguatan ketahanan pangan dengan kemampuan fiskal daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.
Peningkatan PAD melalui optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi diharapkan dapat memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Kalau daya beli masyarakat terjaga dan fiskal daerah kuat, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
