JATIM ZONE – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melakukan kajian terhadap kondisi dan potensi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Kajian tersebut dilakukan melalui kunjungan lapangan pada 3–4 September 2026 sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan kepulauan.
Dalam kunjungan tersebut, tim Bappenas meninjau sejumlah sektor strategis yang berkaitan dengan pengembangan wilayah kepulauan. Di antaranya konektivitas, produksi garam, perikanan, pangan, kesehatan, ketersediaan air bersih, hingga kelestarian lingkungan.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pelabuhan Kalianget. Tim melihat secara langsung aktivitas pelabuhan serta konektivitas yang menjadi salah satu penunjang mobilitas masyarakat dari dan menuju wilayah kepulauan.
Selain melakukan peninjauan, tim Bappenas juga berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat. Dialog tersebut dilakukan untuk menggali berbagai persoalan sekaligus mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan di kawasan pesisir dan kepulauan Sumenep.
Sektor pangan juga menjadi bagian dari kajian. Tim mengunjungi Desa Braji serta meninjau sistem penyuluhan pertanian di Kecamatan Gapura.
Kajian juga mencakup pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Batang-Batang sebagai salah satu bagian dari upaya melihat potensi pengembangan kawasan pesisir berbasis masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan rekomendasi kebijakan pengembangan WP3K tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026.
“Rekomendasi ini ditargetkan rampung pada Desember 2026,” kata Arif, Jumat, 18 September 2026.
Sementara itu, Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan WP3K Bappenas, Aditya Widya Pradipta, mengatakan Sumenep menjadi salah satu lokasi utama dalam kajian nasional tersebut.
“Sumenep, khususnya Pulau Kangean dan kawasan pesisir, menjadi salah satu lokasi utama dalam kajian nasional bersama Natuna, Sabang, dan Kepulauan Seribu,” ujarnya.
Menurut Aditya, kajian tersebut mencakup lima dimensi utama yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan kepulauan.
Kelima dimensi tersebut meliputi transformasi ekonomi; infrastruktur dan konektivitas; ketahanan pangan; air dan energi; serta lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat.
Rangkaian kajian kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Pertemuan tersebut membahas hasil temuan lapangan serta arah pengembangan WP3K di Kabupaten Sumenep.
Hasil kajian Bappenas diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam penyusunan standar pembangunan kawasan kepulauan sekaligus mendukung penentuan program prioritas nasional.
Bagi Sumenep, kajian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengembangan wilayah kepulauan dengan mempertimbangkan karakter geografis dan potensi lokal.
Sejumlah sektor seperti garam, perikanan, pertanian, energi, serta konektivitas diharapkan dapat dikembangkan secara terintegrasi sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.
