DPRD Sumenep Suarakan Krisis Tenaga Pendidik di Kepulauan

JATIM ZONE – Krisis tenaga pendidik di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur menjadi keprihatinan wakil rakyat.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menyuarakan keprihatinannya terhadap krisis tenaga pendidik yang terjadi di wilayah kepulauan, pasca dilakukan mutasi oleh dinas pendidikan beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisi IV DPRD, melalui anggotanya H.Masdawi sesuai rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan yang bertempat di sekretariat komisi pada Senin, 08/07/2024.

Pihaknya mendesak dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi permasalahan ini usai dirinya mendengar informasi akan minimnya tenaga pendidik di wilayah kepulauan seusai mutasi dari kepulauan ke daratan yang mencapai puluhan tenaga pendidik.

Komisi IV, H. Masdawi menyatakan bahwa krisis tenaga pendidik di kepulauan telah mencapai titik kritis yang mengancam kualitas pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.

“Kita harus menyadari bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, tanpa terkecuali. Kekurangan tenaga pendidik di kepulauan sangat memprihatinkan dan harus segera diatasi, salah satunya yang terjadi di wilayah Kecamatan Raas,” ungkap H.Masdawi.

Menurutnya, salah satu penyebab utama krisis ini adalah mutasi dan tingkat kedisiplinan guru untuk ditempatkan di daerah terpencil dan kepulauan.

“Banyak guru yang enggan mengajar di kepulauan karena faktor lokasi, hal ini menjadi tantangan besar yang harus kita pecahkan bersama,” tambahnya.

Sebab itu, Komisi IV meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk segera merancang strategi yang efektif guna meningkatkan kualitas pendidikan yang setara antara daratan dan kepulauan ini.

“Jika tenaga pendidik dari daratan terkesan masih kurang disiplin dan sering bolos, apa salahnya kalau tenaga pendidik juga melibatkan dari warga Pulau sendiri,” ujarnya.

“Sesuai dari tanggapan dari dinas pendidikan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah menyikapi persoalan tersebut. Tetapi, dinas terkait juga mempertimbangkan terkait masalah administrasi yang dinilai berkaitan dengan pihak-pihak lain.” Ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *