JATIM ZONE – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, mendorong desa-desa di Kabupaten Sumenep untuk segera mewujudkan kemandirian finansial menyusul kebijakan pemangkasan anggaran transfer pusat hingga 70 persen.
Politisi PAN yang dikenal murah senyum itu menilai pemangkasan anggaran tidak semestinya dipandang sebagai hambatan, melainkan momentum strategis bagi desa untuk bertransformasi dan mengubah pola pikir pembangunan yang lebih visioner serta berorientasi jangka panjang.
“Jika desa sudah mandiri secara finansial, maka pembangunan desa bisa berjalan lebih berkelanjutan karena tidak sepenuhnya bergantung pada transfer dari pusat,” ujar Irul kepada wartawan, Senin, 09 Februari 2026.
Ia memaparkan, tingkat ketergantungan desa terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Sekitar 95 persen anggaran desa di Kabupaten Sumenep berasal dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera direspons dengan langkah konkret. Desa harus diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal secara optimal. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ke depan, baik dalam persaingan antar desa maupun perubahan dinamika ekonomi global.
“Potensi alam yang kita miliki harus diolah dengan kreativitas agar menghasilkan nilai tambah. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada subsidi atau bantuan dana dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Irul menegaskan, peran aktif masyarakat desa menjadi faktor penentu dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang tersedia. Hal itu dinilai relevan dengan karakteristik masyarakat Sumenep yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pekebun, dan nelayan.
Ia berharap pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal mampu mendorong desa-desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menjadi lebih kompetitif sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
