JATIM ZONE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah di Kabupaten Sumenep mulai mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Alih-alih menjadi peluang emas bagi pelaku usaha lokal, program ini dinilai belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi bagi petani dan peternak di daerah setempat.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, mengungkapkan bahwa sebagian besar pasokan bahan baku untuk program MBG, seperti telur, justru didatangkan dari luar wilayah Madura.
Menurutnya, kondisi ini menyebabkan peternak lokal kehilangan kesempatan untuk ikut menikmati manfaat dari program bersubsidi pemerintah.
“Seperti telur ini, lebih banyak didatangkan dari Ngawi, Blitar, Tulungagung. Sementara peternak lokal banyak yang tidak terakomodir,” ujarnya, Rabu, 08 April 2026.
Masdawi menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta peran aktif pemerintah daerah untuk memastikan hasil produksi lokal terserap secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak setempat.
Lebih jauh, ia menyoroti indikasi penguasaan rantai distribusi oleh pihak-pihak tertentu yang dinilai tidak melibatkan pelaku usaha lokal. Menurutnya, hal ini menjadi batu sandungan utama terciptanya ekosistem program yang berpihak pada rakyat.
“Sekarang kebanyakan penyuplai itu—saya tahu lah penyuplai itu orang-orang tertentu, tetapi tidak melibatkan petani lokal. Padahal mereka juga harus merasakan manfaat adanya program pemerintah,” bebernya.
Masdawi mendorong agar pelaksanaan program MBG segera dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menilai sejumlah aspek penting seperti standar kualitas, kapasitas produksi, hingga mekanisme harga perlu ditata ulang agar lebih adil dan transparan.
“Belum terkoordinir di Kabupaten Sumenep ini kalau soal hasil panen untuk MBG. Iklimnya belum tercipta, sehingga suplai kebanyakan masih dari luar. Ini perlu dievaluasi,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan adanya sistem koordinasi yang mampu menjembatani hasil panen lokal dengan kebutuhan program MBG. Sistem tersebut juga harus memastikan harga tetap terkendali dan tidak dimanipulasi oleh pihak suplier.
“Misalnya, ada koordinator yang mengakomodir hasil panen lokal agar terserap di MBG. Soal harga juga bisa diawasi agar tidak dipermainkan suplier,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Masdawi menegaskan bahwa program MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak roda ekonomi daerah.
“MBG ini bukan hanya untuk memenuhi gizi, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kalau hasil panen petani di sini terserap, sirkulasi ekonomi daerah akan membaik,” pungkasnya.
