JATIM ZONE – Koordinator Wilayah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sumenep, Moh. Kholilurrahman, menegaskan bahwa pelaksanaan program nasional tersebut akan terus dievaluasi secara berkelanjutan guna memaksimalkan manfaat bagi para penerima.
Pernyataan itu disampaikan Kholilurrahman dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “NgomBe (Ngobrol MBG): Program Berdampak, Lanjut atau Tidak?” yang digelar DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sumenep di Tanean Cafe, Kamis, 09 Juli 2026.
Menurut Kholilurrahman, MBG merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Setiap program yang baru berjalan tentu memiliki dinamika di lapangan. Masukan dari masyarakat, media, dan pemerintah daerah menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya, Kamis siang.
Ia menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi makanan sesuai standar operasional prosedur.
Pengawasan tidak hanya menyasar kualitas makanan, tetapi juga kebersihan dapur, keamanan pangan, proses distribusi, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat. Jika ditemukan kendala di lapangan, seluruh pengelola SPPG diwajibkan segera melakukan pembenahan.
“Kami tidak menutup diri terhadap kritik. Justru setiap masukan menjadi bahan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” tegasnya.
Kholilurrahman mengapresiasi peran media dalam mengawal pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemberitaan yang berimbang dan berbasis fakta sangat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus menyampaikan informasi yang benar kepada publik.
“Media memiliki peran strategis sebagai mitra pengawasan. Kritik yang disampaikan secara objektif akan menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program,” ujarnya.
Ia memaparkan, perkembangan MBG di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren positif. Jumlah SPPG terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kepada peserta didik di berbagai wilayah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam memperluas jangkauan layanan hingga wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan daratan. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata.
“Kami ingin seluruh anak di Kabupaten Sumenep memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima makanan bergizi. Wilayah kepulauan menjadi perhatian karena membutuhkan pola pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya,” jelasnya.
Kholilurrahman berharap publik tidak hanya melihat MBG dari berbagai persoalan yang muncul di awal pelaksanaan. Menurutnya, manfaat jangka panjang program jauh lebih besar karena berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi mendatang.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal program tersebut agar terus berkembang melalui evaluasi dan kolaborasi.
“Program ini milik bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan masyarakat, media, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar tujuan besar mencetak generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas benar-benar terwujud,” pungkasnya.
