JATIM ZONE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui Program PosCurhat.
Program yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep itu menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan keluhan, persoalan, sekaligus gagasan terkait pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan PosCurhat tidak sekadar menjadi tempat pengaduan masyarakat. Program tersebut dirancang sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
“PosCurhat ini fungsinya lebih luas dari sekadar kotak pengaduan. Kami ingin tahu langsung apa yang dirasakan masyarakat. Setiap aspirasi pasti akan kami tindaklanjuti,” kata Arif, Rabu, 20 Agustus 2026.
Menurutnya, keberadaan PosCurhat diharapkan dapat memperpendek jarak komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi yang disampaikan warga nantinya dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
Dalam pengembangannya, PosCurhat juga memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan perempuan. Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.
Arif mengatakan, perempuan perlu memiliki ruang yang aman dan nyaman untuk menyampaikan kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi.
“Media ini jadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan persoalan kepada pemerintah. Kami ingin menciptakan ruang yang adil dan setara,” ujarnya.
Arif menjelaskan, PosCurhat sebenarnya bukan program baru. Sebelumnya, program tersebut telah diterapkan di sejumlah desa. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.
Karena itu, Pemkab Sumenep kini berkomitmen menghidupkan kembali sekaligus memperluas jangkauan PosCurhat hingga ke seluruh desa di Kabupaten Sumenep.
Dengan keberadaan PosCurhat di tingkat desa, masyarakat diharapkan tidak harus menunggu forum resmi atau datang langsung ke kantor pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi.
“Kalau sudah ada di desa, komunikasi akan lebih cair. Aspirasi dari bawah bisa langsung jadi bahan kami menyusun kebijakan dan prioritas pembangunan,” jelas Arif.
Bappeda Sumenep berharap keberadaan PosCurhat yang aktif dapat mendorong proses pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif. Aspirasi masyarakat, termasuk suara perempuan, diharapkan dapat terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Intinya, kami ingin PosCurhat jadi media komunikasi yang nyata antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun Sumenep yang lebih baik,” pungkasnya.
