JATIM ZONE – DPRD Kabupaten Sumenep mendorong pemerintah daerah memperkuat sekaligus memeratakan sarana dan prasarana kedaruratan, khususnya di wilayah kepulauan.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam, mengatakan ketersediaan fasilitas kedaruratan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat kepulauan. Kondisi geografis Sumenep yang memiliki banyak wilayah kepulauan serta keterbatasan akses transportasi membuat penanganan situasi darurat membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai.
“Pemerintah harus meningkatkan sarana prasarana kedaruratan, apalagi di daerah kepulauan. Misalnya seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, termasuk ambulans laut, dan lain-lain,” kata Dul Siam, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya diperlukan saat terjadi bencana atau insiden, tetapi juga untuk menunjang pelayanan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam kondisi sehari-hari.
Dul Siam menilai pemerataan fasilitas kedaruratan harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar masyarakat di kepulauan memperoleh perlindungan dan pelayanan yang setara dengan warga di wilayah daratan.
Ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan sarana dan prasarana kedaruratan.
“Efisiensi bukan alasan untuk abai terhadap fasilitas sarpras kedaruratan. Tinggal pemegang kebijakan, mau peduli atau tidak,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah dapat mengevaluasi sejumlah kegiatan yang dinilai kurang mendesak dan mempertimbangkan pengalihan anggaran untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Kalau peduli terhadap kedaruratan, tinggal menggeser anggaran kegiatan-kegiatan rutin yang tidak urgen saja,” imbuhnya.
Dul Siam menambahkan, penguatan fasilitas kedaruratan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan jarak, akses transportasi, dan waktu tempuh menuju pusat pelayanan.
Sementara itu, Rahman, warga Kecamatan Kangayan, berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan fasilitas kedaruratan di wilayah kepulauan.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas dapat menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan penanganan secara cepat dalam kondisi darurat.
“Ini menambah daftar ketimpangan infrastruktur kedaruratan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah segera menyusun langkah konkret untuk memperkuat fasilitas kedaruratan di kepulauan sehingga masyarakat tidak merasa memperoleh pelayanan yang berbeda hanya karena tinggal di wilayah kepulauan.
