JATIM ZONE – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menyiapkan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan menyusul angka kemiskinan Sumenep pada 2025 yang masih mencapai 17,02 persen.
Strategi itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat” yang digelar di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa, 15 September 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat dari wilayah daratan Kabupaten Sumenep.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Menurutnya, karakteristik geografis Sumenep membutuhkan strategi yang spesifik, terintegrasi, dan berbasis kewilayahan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi harus melalui intervensi yang menyentuh akar persoalan, dengan penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” kata Arif, Selasa, 15 September 2026.
Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tercatat 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Bappeda Sumenep menetapkan tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Ketiganya didukung integrasi program lintas sektor serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.
Arif menegaskan, intervensi pemerintah harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Intervensi harus diarahkan tidak hanya pada perlindungan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Bappeda mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Kolaborasi tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah intervensi juga telah dilakukan, antara lain melalui Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
“Sedangkan peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya,” tutur Arif.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, menekankan pentingnya validitas data dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya dapat mengajukan perbaikan data melalui operator desa atau kelurahan maupun secara mandiri melalui kanal pemutakhiran data resmi.
“Untuk pembaruan data bisa dilakukan kapan saja, baik secara mandiri maupun melalui operator desa atau kelurahan. Usul sanggah merupakan salah satu bagian dalam proses pemutakhiran data,” ungkap Handoyo.
Namun, pengajuan perbaikan data tidak serta-merta mengubah posisi desil. Penentuan desil dilakukan berdasarkan keseluruhan karakteristik sosial ekonomi serta proses pemeringkatan yang berlaku.
“Data yang akurat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemutakhiran dan perbaikan data tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan intervensi yang tepat sasaran,” tandasnya.
FGD tersebut juga menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S.Si., M.Pd., dan Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si.
Keduanya turut membahas kajian spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi, serta pendekatan sosiokultural masyarakat Madura sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.
