JATIM ZONE – Polemik mengenai dugaan ketidaklayakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus menjadi sorotan.
Pemberitaan yang menyebar di media massa dan media sosial ini memicu kekhawatiran publik akan kualitas MBG bagi penerima manfaat.
Merespons hal tersebut, Komisi IV DPRD Sumenep mendesak Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas SPPG guna menjamin mutu, keamanan, dan kelayakan menu MBG.
“Program MBG ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Kalau tidak ada pengawasan ketat, potensi penyimpangan sangat besar. Karena itu, Satgas Pengawas SPPG harus dibentuk agar kualitas menu benar-benar terkontrol,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi, Jumat, 06 Februari 2026.
Ramzi menekankan, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif. Ia menyatakan pengawasan harus mencakup proses secara menyeluruh, mulai dari kualitas bahan baku, pengolahan, kebersihan dapur, hingga distribusi ke penerima manfaat.
Politisi Partai Hanura itu juga mendorong pemerintah daerah bersikap terbuka terhadap kritik dan segera bertindak. Pembentukan satgas dinilai penting, bukan hanya sebagai respons polemik, tetapi juga sebagai langkah preventif agar masalah serupa tidak terulang.
Di sisi lain, seorang pelaku SPPG di Sumenep yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan sistem pengawasan di daerahnya berbeda dengan wilayah lain. Menurutnya, beberapa kabupaten/kota sudah memiliki satgas khusus yang mengawasi pelaksanaan program MBG secara rutin dan menyeluruh.
“Di daerah lain sudah ada Satgas khusus yang mengawasi SPPG, mulai dari menu sampai proses penyajiannya. Di Sumenep, sistem itu belum ada, sehingga pengawasan masih terbatas,” ujarnya.
