Muscab PKB Sumenep: Muncul 9 Kandidat, Rekam Jejak Nur Faizin soal Rokok Ilegal Uji Sensitivitas Politik

JATIM ZONE – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep resmi menjaring sembilan kandidat calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk periode mendatang.

Forum yang digelar di Hotel C1 Sumenep, Minggu, 05 April 2026 itu mengusung mekanisme baru tanpa voting.

Penentuan kandidat dilakukan melalui penjaringan dan pemetaan, sebelum akhirnya diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk uji kelayakan dan kepatutan.

Sekretaris DPC PKB Sumenep, Ach. Syaiful A’la, menyebut sembilan nama tersebut merupakan kombinasi hasil pemetaan DPP dan usulan peserta Muscab.

Adapun lima nama hasil pemetaan DPP meliputi Nur Faizin, Rasidi, Muhri, Syaiful A’la, dan MK Ersyad.

‎Sementara empat nama tambahan dari peserta Muscab adalah H. Dulsiam, H. Hamid Ali Munir, Abu Hasan, serta Fifi Sofiati Afifiyah.

Namun demikian, di antara kandidat yang mencuat, nama Nur Faizin menjadi salah satu yang paling menyedot perhatian.

Rekam Jejak dan Kontroversi Isu Rokok Ilegal

Sorotan terhadap Nur Faizin tidak lepas dari sikapnya yang cukup vokal dalam isu pemberantasan rokok ilegal di Madura beberapa bulan lalu.

Pernyataan tersebut sebelumnya viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan publik.

Sebagai anggota DPRD Jawa Timur, ia menilai peredaran rokok ilegal sebagai persoalan serius yang merugikan negara dan merusak mekanisme pasar. Ia juga menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas serta pembenahan sistem pengawasan.

Namun di tingkat lokal, isu tersebut tidak berdiri di ruang hampa.
Di sejumlah wilayah Madura, rokok ilegal kerap dikaitkan dengan mata pencaharian masyarakat kecil. Kondisi ini membuat narasi penindakan hukum sering kali beririsan dengan sensitivitas ekonomi rakyat.

Dengan masuknya nama Nur Faizin dalam bursa calon ketua, dinamika internal PKB Sumenep diperkirakan akan semakin menarik. Rekam jejak, termasuk sikap terhadap isu-isu sensitif seperti rokok ilegal, berpotensi menjadi salah satu variabel pertimbangan dalam proses uji kelayakan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada indikator pasti sejauh mana isu tersebut akan memengaruhi keputusan DPP PKB.

Seluruh kandidat hasil Muscab akan dipanggil oleh DPP PKB untuk mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan final sepenuhnya berada di tangan DPP.

Hasil akhir nantinya tidak hanya menentukan figur ketua terpilih, tetapi juga arah kebijakan dan strategi politik PKB Sumenep ke depan termasuk dalam merespons isu-isu krusial yang bersinggungan antara penegakan hukum dan realitas sosial ekonomi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *