JATIM ZONE – BPRS Bhakti Sumekar menjalin kemitraan strategis dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kolaborasi ini bertujuan mendorong kemandirian pangan berbasis potensi lokal di tingkat desa.
Direktur Utama Bank BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menegaskan komitmen bank dalam mendukung pembangunan ekosistem pangan yang berkelanjutan di desa.
Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, desa, dan lembaga keuangan.
“Kami siap bersinergi dengan DPMD Sumenep untuk mendorong program ketahanan pangan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing desa,” ujar H. Hairil Fajar, Rabu, 11 Juni 2025.
Sebagai bentuk realisasi kerja sama, Bank BPRS telah menyediakan rekening khusus bagi BUMDes yang bergerak di sektor pangan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan BUMDes, memudahkan akses pembiayaan, serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana dan program ketahanan pangan.
“Rekening khusus ini dirancang untuk mendukung penguatan modal kerja, memperlancar transaksi, dan memastikan akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes,” jelas pria murah senyum ini.
Bank BPRS juga memperluas jangkauan layanan keuangan ke desa-desa di wilayah kepulauan Sumenep, seperti Sapeken, Arjasa, dan Kangayan.
Bahkan, pihaknya menyatakan bahwa sebenarnya wilayah kepulauan juga memiliki potensi pangan yang besar namun belum tergarap optimal.
“Kami berkomitmen memberikan layanan keuangan inklusif bagi desa-desa kepulauan agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam membangun ketahanan pangan,” tambahnya.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan BUMDes dapat menjadi penggerak utama pengelolaan lahan produktif, pemanfaatan hasil pertanian lokal, serta penguatan rantai pasok pangan hingga ke pelosok desa.
“Ini membuktikan bahwa penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari desa melalui kolaborasi, pemberdayaan, dan dukungan terhadap lembaga ekonomi lokal,” pungkasnya.
