JATIM ZONE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengusulkan pengangkatan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan skema paruh waktu.
Kebijakan ini diajukan sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Usulan tersebut disampaikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pendidikan mengusulkan tenaga guru, sementara Dinas Kesehatan mengajukan tenaga medis melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.
Kebijakan ini disambut antusias oleh para tenaga honorer. Salah satunya adalah Rini Antika (36), seorang tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Batu Putih sejak 2009.
“Antara percaya dan tidak, karena saking lamanya menunggu kepastian dari pemerintah. Alhamdulillah, luar biasa Bupati Sumenep mengakomodasi semua pegawai non-ASN tanpa terkecuali,” ujar Rini ketika ditemui, Rabu, 25 Agustus 2025
Rini mengungkapkan, skema paruh waktu ini dipandang sebagai “pintu masuk” menuju status PPPK penuh waktu di masa depan. Ia menyadari bahwa langkah ini memiliki konsekuensi pada beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Yang penting kami masuk dulu ke gerbong PPPK paruh waktu. Pemerintah pusat sudah memutuskan bahwa 2026 sudah tidak ada lagi tenaga sukarela (sukwan), yang ada hanya ASN, PNS, dan PPPK. Kalau tidak masuk skema ini, kami khawatir tidak ada lagi kesempatan,” tegas wanita asal Gapura tersebut.
Rini, yang juga mewakili rekan-rekannya, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Ia bercerita, banyak tenaga honorer yang telah menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan kepastian status.
“Bayangkan, belasan tahun bahkan ada yang sampai 20 tahun menunggu kepastian, dan baru terwujud sekarang. Ada yang sudah berumur 53 tahun dan mengabdi sejak 2005. Alhamdulillah penantian menahun akhirnya terwujud,” pungkasnya.
