JATIM ZONE – Kabar itu datang bagai embun di tengah kemarau panjang. Setelah 16 tahun mengabdi tanpa kepastian, Miki Dwi Zulkarnain (35) akhirnya bisa menarik napas lega.
Keputusan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk mengusulkan ribuan tenaga honorer, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan teknis, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, bukan sekadar kebijakan. Itu adalah pengakuan.
“Saya sempat ragu. Jumlah honorer begitu banyak. Tapi Bupati luar biasa, beliau mengambil langkah berani,” ucap Miki, suaranya bergetar haru.
Pria asal Kebunan itu telah mengabdikan hampir separuh hidupnya di SMPN 1 Sumenep. Enam belas tahun. Waktu yang cukup untuk menanamkan rasa cinta, sekaligus kepahitan.
Seperti banyak honorer lain, ia pernah mengubur impian menjadi aparatur negara. “Banyak dari kami sudah pasrah, terutama yang sudah 20 tahun lebih mengabdi,” katanya.
Tapi harapan yang nyaris padam itu kini menyala kembali. “Bupati ternyata peduli pada nasib kami,” ujarnya.
Ia menyiapkan diri untuk segala konsekuensi. Status PPPK paruh waktu adalah gerbang menuju bentuk yang lebih tetap.
“Berapa pun honor yang diterima, kami siap. Kami sadar, pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu ini berdampak pada APBD. Tapi ini langkah awal yang kami syukuri,” tegasnya.
Miki berharap, perhatian pemkab tidak berhenti di sini. “Semoga teman-teman yang sudah masuk PPPK paruh waktu terus didampingi hingga menjadi PPPK penuh waktu,” pintanya.
Kini, ia tak hanya menunggu. Ia telah melihat bukti: bahwa pengabdian tak selamanya bersuara tanpa jawaban.
