JATIM ZONE – Kasus dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Kabupaten Sumenep yang menyeret seorang kader partai politik berlambang Mercy hingga kini tak kunjung menunjukkan perkembangan yang berarti.
Padahal oknum kader tersebut diduga kuat menerima setoran sebesar Rp2,5 juta dari setiap penerima BSPS. Informasi ini sebelumnya diungkap langsung oleh Koordinator Kabupaten (Korkab) BSPS Sumenep, Rizki Pratama alias Kiki.
Oknum kader partai tersebut mendapatkan jatah program BSPS sekitar 2.000 unit rumah. Dengan nilai Rp20 juta per unit, total anggaran yang dikelola mencapai Rp40 miliar.
Dari skema itu, setiap penerima kabarnya dipungut Rp2,5 juta yang kemudian disetorkan melalui orang kepercayaan sang kader.
Meski informasi ini telah mencuat sejak beberapa waktu lalu, hingga kini aparat penegak hukum belum memberikan kejelasan terkait proses hukum yang berjalan.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Publik menilai kasus yang menyeret kader partai biru tua itu seolah dibiarkan mengendap tanpa kepastian.
Selain mempertanyakan komitmen penegakan hukum, masyarakat juga menyoroti integritas partai politik tersebut dalam menjaga standar etika kadernya.
Publik mulai bertanya-tanya, sejauh mana partai berlambang Mercy itu mampu menegakkan disiplin dan menjaga kredibilitas politik di internalnya.
