JATIM ZONE – Kritik pedas dilayangkan para guru honorer di Sumenep yang merasa kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep tidak adil dan mengabaikan pengabdian mereka selama ini.
Kebijakan Disdik Sumenep dalam pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu memicu kekecewaan ratusan guru honorer. Hanya 1.621 guru yang diusulkan dari total 2.119 guru honorer, menyisakan 498 orang tanpa kepastian nasib.
Penyebab Kekecewaan Guru Honorer
Para guru honorer yang tidak masuk dalam usulan PPPK menyatakan kebijakan ini tidak adil dan melukai hati tenaga pendidik. Seorang guru yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.
“Harusnya semua honorer diusulkan, jangan setengah-setengah. Sungguh ironis, ada yang diprioritaskan, sementara kami seolah tidak dianggap,” ungkapnya dengan kecewa.
Kekecewaan ini terutama disebabkan oleh berakhirnya status Non-ASN tahun depan yang membuat nasib mereka terkatung-katung tanpa kepastian. Kondisi ini memicu rencana aksi demonstrasi di kantor Disdik Sumenep pada Senin, 22 September 20025 untuk menuntut keadilan.
Sebelumnya, Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, membenarkan bahwa pengusulan PPPK Paruh Waktu telah dihentikan.
Menurutnya, pengajuan formasi disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan.
“Kesulitannya ada di kebutuhan. Jadi, kalau satuan pendidikan sudah terisi, tidak bisa ditumpuk-tumpuk lagi,” kata Agus pada Jumat, 19 September 2025.
