JATIM ZONE – Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi, SH., MH., menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa harus menghasilkan dampak konkret bagi masyarakat, bukan hanya berhenti pada pemenuhan administrasi.
Penegasan ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2025 di Kantor Bupati, Jumat, 14 November 2025.
“Keuangan desa itu bukan hanya urusan administrasi. Yang masyarakat butuhkan adalah hasil konkret, apakah anggaran itu benar-benar menyentuh mereka atau tidak,” tegas Bupati Fauzi dalam acara tersebut.
Menurutnya, Dana Desa merupakan mesin percepatan pembangunan di tingkat akar rumput. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Ia menekankan bahwa kemajuan desa adalah barometer utama perkembangan sebuah daerah.
“Kalau desanya maju, kabupatennya juga ikut maju. Kepala desa harus bekerja dengan integritas dan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Bupati juga memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep siap mengawal dan mendampingi setiap desa agar pengelolaan Dana Desa tepat sasaran. Targetnya, desa-desa di Sumenep tidak hanya berkembang, tetapi mampu naik kelas menjadi desa mandiri.
“Program yang berpihak kepada masyarakat, layanan publik yang semakin baik, serta pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas. Dana Desa bukan formalitas, tapi motor perubahan,” tambah Fauzi.
Di sisi lain, Bupati juga menyoroti pentingnya adopsi teknologi. Ia menilai digitalisasi harus menjadi standar baru bagi desa-desa yang ingin berkembang pesat.
“Teknologi mempercepat administrasi, memperkuat transparansi, dan mempermudah pelayanan. Kepala desa jangan takut berinovasi,” pesannya.
Fauzi optimistis, sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat akan melahirkan pembangunan yang lebih kreatif, berkelanjutan, dan maju. “Kalau sinergi ini kuat, desa-desa kita bukan hanya berkembang, tapi bisa menjadi pionir,” pungkasnya.
Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Plt. Kepala Inspektorat Sumenep, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Diskop UKM dan Perindag), Kepala Dinas Sosial, para camat, serta perwakilan kepala desa beserta jajarannya.
