JATIM ZONE – Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir, dorong Pemerintah Kabupaten optimalkan realisasi program APBD.
Dorongan itu disampaikan Hamid Ali Munir setelah Pemkab Sumenep menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.
Menurut Hamid Ali Munir, semangat dan kerja keras eksekutif harus terus ditingkatkan sehingga segala program-programnya dapat terlaksana dengan baik.
“Semangatnya harus ditingkatkan dan semua program harus dilaksanakan dengan baik. Semua ini untuk pengabdian dan kebaikan Sumenep,” kata Hamid,Kamis, 16 Mei 2024.
Torehan prestasi WTP dari BPK RI, yang diterima oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsujudo, kata Politisi PKB ini harus diiringi dengan semangat kerja yang lebih baik dan optimal.
Sementara salah satu indikator peningkatan kinerja eksekutif dapat dilihat dari penyerapan APBD 2024.
“Semua program yang bersumber dari APBD harus dilaksanakan tepat waktu, tidak ditunda hingga akhir tahun,” papar Hamid Ali Munir.
Realisasi program dan penyerapan APBD 2024 harus lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, penyerapan anggaran juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Realisasi dan penyerapan anggaran juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Karena, anggaran yang digunakan pemerintah bersumber dari masyarakat,” tambahnya.
Pria yang bisa mengatakan kacamata juga mengingatkan pemerintah agar membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program yang dirancang harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai program yang bersumber dari APBD itu tidak tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, yang akhirnya tidak berguna,” pungkasnya.
