JATIM ZONE – Koordinator Dear Jatim Sumenep, Mahbub Junaidi dalam waktu dekat berencana akan melakukan aksi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep sebagai bentuk proses atas “bobroknya” proses rekrutmen penyelenggara pemilu tahun 2024 sebelum akhirnya melaporkan ke APH dan DKPP.
Hasil penelusuran dan investigasi aktivis Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim), ditemukan terdapat sejumlah dugaan praktek sogok menyogok yang terjadi di beberapa Kecamatan untuk menjadi PPK maupun PPS.
Mahbub menyebut telah mengantongi beberapa alat bukti terkait dengan dugaan sogok menyogok. Di antaranya adalah rekaman calon PPS hingga PPK berikut screenshot percakapan di aplikasi perpesanan.
“Alhamdulillah sudah ada semua. Sudah kami kantongi bukti-bukti itu. Bahkan, ini juga mengarah ke salah satu komisioner KPU Sumenep,” sebutnya.
Dugaan kuat praktek sogok menyogok itu modusnya yakni dengan kesepakatan pemotongan gaji.
“Modusnya sama potong gaji. Ini terjadi di beberapa kecamatan. Bahkan untuk PPK lebih parah,” ungkap Koordinator Dear Jatim Sumenep, Mahbub Junaidi, saat dikonfirmasi media ini, Selasa 28 Mei 2024.
“Sudah kita rencanakan. Kebetulan masih ada BAP di Polda, mungkin sesudah ini akan mengkritisi KPU dilanjutkan lapor ke Polres Sumenep,” bebernya.
Jika proses hukum juga masih belum ada tindak lanjut nantinya, Dear Jatim berencana bakal melanjutkan laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Selain itu, Mahbub juga menyinggung soal dugaan kuat pengurus Parpol, atas nama Buzairi warga Desa Julbudan, Kecamatan Dasuk diloloskan menjadi PPS hingga dilakukan pelantikan yang viral belakangan ini.
Kemudian, keterangan kontradiktif dari Ketua KPU Sumenep Rahbini dan Rafiki Tanzil soal status Buzairi juga menjadi atensi bagi Dear Jatim.
“Iya sebagaimana termaktub di sejumlah media kan ada pengurus parpol yang dibilang tidak dilantik nyatanya orang itu tetap dilantik. Jika benar demikian ini juga adalah kebohongan publik yang luar biasa,” tegasnya.
